Mobil Suzuki Esteem Terpanggang Dalam Bengkel

Sebuah Mobil Suzuki Esteem bernomor polisi K 7710 AD yang tengah diperbaiki di bengkel Rizki, Dukuh Mbesi Desa Kutorejo, Kecamatan Rembang Kota hangus terbakar pada Sabtu (7/4) pagi sekitar pukul 09.15 WIB. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya mobil tersebut.

Zuber (40), salah satu saksi mata yang berada di lokasi kejadian menuturkan, kejadian berlangsung begitu cepat.

“Semula beberapa karyawan tengah melakukan pengelasan pada mobil Jeep warna kuning  bernomor polisi K 8899 CA yang tepat berada di sebelah mobil Suzuki tersebut. Tidak tahu entah kenapa, tiba-tiba api berkobar dari dalam mobil Suzuki Esteem bagian belakang,” terangnya di lokasi kejadian.

Melihat api berkobar,  tambah Zuber, semua karyawan dan beberapa orang yang berada di lokasi mencoba memadamkan api dengan alat seadanya.

“Semua yang ada di bengkel panik dan berusaha memadamkan api dengan pasir dan air. Namun usaha tersebut tak membuahkan hasil karena api terus berkobar memakan bodi mobil bagian belakang,” tambahnya.

Agar kobaran api tidak merembet pada mobil lainnya yang berada dibengkel, tambahnya lagi, mobil nahas yang dalam keadaan membara tersebut diodorong beramai-ramai menjauh dari mobil-mobil lainnya.

Upaya mencari pertolongan pun dilakukan oleh pihak bengkel dengan menghubungi petugas pemadam kebakaran serta polisi.

“Sayang, pemadam kebakaran yang sangat dibutuhkan datang terlambat. Beruntung ada mobil tangki air yang melintas dari arah selatan dan membantu proses pemadaman sehingga api dapat dijinakkan dengan cepat sebelum mobil sempat meledak,” tegasnya.

Meski tidak mengakibatkan korban jiwa, namun kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.

Menurut keterangan yang dihimpun di lokasi kejadian, diduga mobil tersebut terbakar karena percikan bunga api yang ditimbulkan dari proses pengelasan yang dilakukan oleh salah satu karyawan.

Hingga berita ini diturunkan, polisi tengah melakukan penyelidikan intensif untuk mengungkap penyebab terjadinya kebakaran yang menimpa mobil Suzuki Esteem milik Arif, salah satu karyawan BPR BKK Lasem tersebut.

Temok, pemilik bengkel Rizki belum bisa dikonfirmasi  terkait peristiwa tersebut lantaran masih shock atas kejadian tersebut. (Rom)

Iklan

Kawasan Pelabuhan Naional Sluke Segera Dipasangi Rambu

Kawasan jalan raya sekitar lokasi Pelabuhan Umum Nasional (PUN) Rembang yang berada di Desa Sendangmulyo Kecamatan Sluke segera dipasangi rambu jalan menyusul segera dioperasikannya pelabuhan tersebut untuk umum.

Hal tersebut guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalulintas mengingat kawasan tersebut nantinya akan menjadi kawasan padat aktivitas yang rawan terjadi kecelakaan.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Dinhubkominfo) Kabupaten Rembang Suyono mengatakan, pihaknya sesegera mungkin memasang rambu terkait kendaraan yang akan keluar masuk di kawasan PUN.

“Sudah kita agendakan untuk pemasangan rambu yang akan dilaksanakan sesegera mungkin. Ini sebagai langkah antisipasi dini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalulintas, karena banyaknya kendaraan bertonase berat yang akan lalulalang di kawasan tersebut,” katanya.

Ia menambahkan, rambu yang akan dipasang nantinya berjarak 200 meter baik dari sisi barat maupun timur pintu masuk PUN.

“Dimaksudkan agar para pengguna jalan dapat mengantisipasi kendaraan yang keluar masuk pelabuhan, sehingga mereka akan mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarai,” tambahnya.

menurutnya, salah satu persiapan yang kini tengah dikebutnya sebelum peresmian PUN yakni mengatur jalur darat sekitar PUN dengan pemasangan tambahan rambu di beberapa titik strategis. (Rom)

            

LP2A Salurkan Kredit Lunak dan Santunan Anak Yatim

Lembaga Pendidikan dan Pengamalan Agama Islam (LP2A) Kabupaten Rembang menberikan bantuan kredit lunak bergulir kepada pelaku usaha kecil di Desa Sudo Kecamatan Sulang, Selasa (17/4). Selain itu, LP2A juga menyerahkan santunan kepada sejumlah anak yatim berupa  peralatan sholat.
            
Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua LP2A Kabupaten Rembang , Mushtofa, didampingi Kepala KUA Kecamatan Sulang, Umaruddin serta beberapa penyuluh Agama Islam dari Kemenag Kabupaten Rembang di Masjid Jami’ Kalimul Syahadah, desa setempat, di sela-sela pengajian Muslimat NU Ranting Sudo.

Musthofa dalam sambutannya mengapresiasi positif kegiatan pengajian muslimat NU tersebut yang secara rutin digelar setiap Selasa Legi. menurutnya, penyakuran kredit lunak merupakan upaya  dari LP2A untuk menguatkan para pelaku usaha kecil dalam mengembangkan usahanya.

“Dengan kredit lunak, diharapkan dapat membantu permodalan para pelaku usha kecil sehingga mereka bisa lebih mengembangkan usahanya. Paling tidak, ini bisa sedikit membantu perekonomian masyarakat sekaligus membantu kebutuhan pendidikan anak yatim,” tegasnya.
            
Kepala KUA Kecamatan Sulang, Umaruddin berharap agar kegiatan positif seperti pengajian yang tengah berlangsung tetap dilestarikan.  “Kami berharap bantuan yang diberikan oleh LP2A Rembang agar dimanfaatkan sebaik-baiknya,” timpalnya.
            
Sri Hartini, penyuluh non PNS Desa Sudo mengatakan, Desa Sudo yang berpenduduk sekitar 800 KK memang terbilang daerah minus.

“Oleh karena itu, bantuan pinjaman bergulir senilai Rp 500 ribu per orang tersebut dirasakan sangat membantu sebagian masyarakat. Bantuan sebagian digunakan untuk usaha warung, untuk menanam maupun usaha lainnya,” terangnya.

Desa Sudo merupakan desa binaan LP2A Kabupaten  Rembang selama kurang lebih dua tahun. Bantuan yang diberikan berupa pinjaman bergulir tanpa jasa sebesar  Rp 500 ribu kepada masing-masing 10 orang, santunan kepada tujuh anak yatim masing-masing sebesar Rp 200 ribu, dan bantuan perlatan sholat berupa rukuh, serta Al-qur’an dan Iqro’.

Selain itu diberikan pula bantuan dari Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Rembang berupa dana pinjaman bergulir tanpa jasa kepada 12 orang masing-masing sebesar Rp 500 ribu. (Rom)

Pemkab Rembang Raih PKH Award

Pemerintah Kabupaten Rembang memperoleh penghargaan Program Keluarga Harapan atau PKH Award dari Kementerian Sosial RI. Penghargaan tersebut diberikan atas keseriuan Pemkab Rembang dalam memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga sangat miskin melalui dana sharing yang dialokasikan guna mendukung pelaksanaan PKH di Tahun 2012.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Rembang, Drs H Waluyo MM, mengatakan, kepastian perolehan award tersebut diketahui saat Rakornas Program Keluarga Harapan (PKH) Wilayah Tengah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial – Kementerian Sosial Republik Indonesia, pada tanggal 3 hingg 5 April 2012 di Yogyakarta silam.

“Dana sharing Kabupaten Rembang termasuk yang tertinggi di Indonesia dan dipergunakan untuk beberapa hal yang terkait langsung dengan pelaksanaan PKH sehingga pelaksanaan PKH di Kabupaten Rembang lancar,” terangnya.
           
Ia menambahkan, PKH merupakan program bantuan sosial kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan tertentu untuk meningkatkan SDM, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan dengan merubah perilaku.

“PKH dilatarbelakangi semnagat untuk pengembangan kebijakan perlindungan sosial, percepatan penanggulangan kemiskinan, memutus rantai kemiskinan antar generasi, membantu RTSM mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan angka partisipasi anak yang sekolah, mengurangi angka kematian ibu hamil dan balita serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milineum (MDGs),” tandasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2011 peserta PKH sejumlah 7353 RTSM dengan total bantuan senilai Rp 2,086 milyar lebih. “Setiap peserta PKH akan mendapat bantuan uang tunai yang akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing,” pungkasnya. (Rom)

PNS Jangan Jadi Provokator

Wakil Bupati Rembang, H Abdul Hafidz meminta kepada segenap jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Kabupaten Rembang harus siap dan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk memajukan daerahnya.

Hal tersebut disampaikannya saat acara pengambilan sumpah dan janji kepada 300 PNS dilingkungan Pemkab Rembang di Pendopo Museum RA Kartini, Kamis (27/4) .

“Jangan justru sebaliknya menjadi provokator dengan menjelek-jelekkan pemerintah, karena hal tersebut tidak pantas dilakukan bagi seorang PNS,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakannyai, apabila ada kebijakan dari pemerintah yang kurang tepat,  jajaran PNS bisa menyampiakannya melalui forum pimpinan agar bisa ditindaklajuti.

“Dengan harapan  kebijakan pemerintah bisa menjadi tepat. Dan apabila kurang sempurna bisa disempurnakan,” tambahnya.  

Sebaliknya, tambahnya lagi, seorang PNS jangan justru mengolok-olok keburukan pemerintah, karena langkah tersebut salah besar. “Hal ini  bisa dikomunikasikan  memalui musyawarah forum pimpinan. Kunci keberhasilan pemerintah manakala  seorang PNS memiliki satu harapan, satu tujuan dan satu kepastian,” tandasnya.

Wakil Bupati Abdul Hafidz juga mengingatkan, seorang PNS sebagai abdi negara harus bisa dicontoh dan menjadi contoh bagi masyarakat baik pada saat dinas, diluar dinas maupun ditengah-tengah masyarakat.

“Seorang PNS harus menjadi contoh bagi masyarakat lain.  Agar menjadi abdi negara yang profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, eorang PNS  terikat dengan PP  nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” pungkasnya. (Rom)

Bangunan Baru Hendaknya Dilengkapi AMDAL Lalulintas

Kawasan sentra usaha di Kabupaten Rembang, selain memenuhi perijinan yang berlaku juga harus memperhatikan AMDAL Lalulintas. Demikian dikatakan Kasat Lantas Polres Rembang, AKP Dudi Pramudia terkait kesemrawutan laulintas di sejumlah kawasan usaha di Kabupaten Rembang.

“Bangunan yang terlalu menjorok hingga tepi trotoar dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan karena tidak tersedianya area parkir. Pada temapat usaha, ketiadaan area parkir akan membuat pengunjung memarkir kendaraannya di bahu jalan raya secara acak. Dan ini akan menimbulkan kesemrawutan tersendiri,” katanya.

Ia mencontohkan salah satu bangunan ruko yang berada di Jalan Pemuda Rembang. Menurutnya, bangunan baru yang berdiri terlalu mepet ke jalan, sehingga tidak tersedia lokasi untuk parkir.

“Dampaknya, pemilik kendaraan bermotor yang datang dipastikan parkir di bahu jalan raya sekitar dan menyebabkan adanya penumpukan kendaraan sehingga mengurangi lebar jalan dan menggangu kenyamanan pengguna jalan. Terlebih pada saat jam sibuk, acapkali muncul  kemacetan, membuat jajaran satlantas kurang fokus dalam pengawasan lalulintas secara menyeluruh,” tambahnya.

Oleh karena itu, tambah AKP Dudi Pramudia, pihaknya mengusulkan kepada instansi terkait agar  tidak mudah mengeluarkan perijinan dokumen adiministrasi yang dibutuhkan oleh pihak yang mengajukan ijin pembangunan di kawasan sentra usaha.
“Hendaknya Pendirian bangunan juga dilengkapi AMDAL Lalulintas, khususnya ketersediaan lahan parkir dimana dalam hal ini bisa berhubungan dengan satuan Lalulintas Polres Rembang,” tegasnya.

Terpisah, Kepala Bidang Cipta Karya, Muhamad Choeron menjelaskan, hingga saat ini perda yang mengatur terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diakui belum menyentuh ranah pengadaan area parkir. “Hanya saja ada aturan yang menyatakan jarak antara jalan dengan bangunan antara 10 hingga 20 meter dari garis tengah jalan,” katanya.
          
Disebutkan, untuk jalan yang perawatannya oleh pemerintah pusat seperti halnya jalan pantura, jarak dari titik tengah lebar jalan dengan bangunan yang didirikan berjarak 20 meter. Sedangkan untuk jalan yang kewenangannya berada Pemerintah Provinsi seperti jalur Rembang-Blora berjarak 15 meter dari titik tengah lebar jalan yang ada.

“Sedangkan untuk jalan kabupaten, jarak dari titik tengah lebar jalan berjarak 10 meter dengan pendirian bangunan,” tandasnya. (Rom)

Perangkat Desa Berat Salurkan BLSM

Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Rembang mengaku berat jika ditugaskan untuk menyalurkan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang rencananya akan digulirkan pemerintah  sebagai imbas kenaikan BBM pada April mendatang. Pasalnya, beberapa pengalaman pahit saat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pada 2008 silam masih menghantui mereka.

Saat itu, penyaluran BLT kerap memicu ketegangan antar warga. Kecemburuan sosial antara penerima dan masyarakat yang tidak mendapatkan, menjadi sumber konflik baru di tengah masyarakat yang berujung pada sikap mengkambing hitamkan aparat desa karena dianggap tidak adil dalam menentukan rumah tangga sasaran (RTS) penerima.

Sekretaris Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia (Forsekdesi) Kabupaten Rembang, Budi Purwanto mengatakan program BLSM yang mirip dengan BLT sangat sensitif bagi masyarakat karena rawan membenturkan antara perangkat desa dengan masyarakat.

“Apalagi kriteria keluarga miskin sangat sulit ditentukan karena tingkat kesejahteraan masyarakat di pedesaan yang hampir berimbang,” katanya, pekan lalu.

Ia menambahkan, benturan dipicu ketika persepsi warga berbeda dengan persepsi petugas dalam penentuan RTS. “BLSM sangat rawan konflik. Penentuan RTS yang sudah meliputi thapan sleksi  pun masih dianggap sebagian warga tidak tepat sehingga menimbulkan rasa iri. Kalau muncul seperti ini, ujung ujungnya perangkat desa yang dipersalahkan karena dianggap tidak jeli,” tegasnya.

Budi Purwanto yang juga menjabat Sekdes Desa Seren Kec. Sulang ini mempertanyakan kenapa pemerintah harus memilih memberikan bantuan langsung berupa uang?

Menurutnya, dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak, lebih tepat untuk program padat karya, sehingga masyarakat bisa bekerja, mendapatkan upah dan manfaatnya dirasakan bersama.

Asisten II yang membidangi masalah ekonomi dan pembangunan Pemkab Rembang, Supradja mengatakan sampai sekarang belum ada petunjuk dari pusat mengenai rencana pembagian dana bantuan langsung tunai.

Menurutnya penetapan penerima harus berdasarkan data kemiskinan terbaru, semisal hasil pendataan Badan Pusat Statistik tahun 2011 lalu, sebanyak 25,2 juta keluarga miskin se Indonesia. (Rom)